REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Addin Jauharuddin terpilih sebagai Chairman Asean Youth Assembly (Koordinator Pemuda Asean) hingga satu tahun ke depan.
Addin, dalam keterangan pers AYAFAC yang diterima Republika, Jumat (30/8) terpilih dalam pertemuan para tokoh pemuda dan mahasiswa Asean dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, plus Cina, India, Amerika Serikat, Rusia dan Pakistan bertajuk ASEAN +9 Youth Asembly For ASEAN Community (AYAFAC), yang digelar sejak Senin (26/8) malam hingga Kamis (29/8) malam di Ancol, Jakarta.
Executiv Committee AYAFAC Muhammad Zaid mengatakan, terpilihnya Addin merupakan bagian dari hasil musyawarah 75 Pemuda dan Mahasiswa dari 9 Negara ASEAN dan 5 negara sahabat RI, yang juga melahirkan deklarasi Ancol.
“Para delegasi pemuda dan mahasiswa dari 14 negara mendaulat Addin untuk menjadi coordinator Asean Youth Assembly hingga setahun ke depan. Pertemuan ini juga akan rutin dilakukan. Rencananya, tahun depan Ayafac kembali digelar antara bulan Juli atau Agustus 2014,” ujarnya, Jumat (30/8).
Dalam agenda AYAFAC yang digelar selama empat hari tersebut dibahas sejumlah isu strategis terkait pilar ASEAN yakni pilar Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Sosial-Budaya, tantangan dan solusi yang mungkin dijalankan, serta peran kaum muda dalam Masyarakat ASEAN.
“Agenda ini kami gelar, setelah kami menyaksikan perlakuan tidak manusiawi di sekitar kita yang melintasi semua pilar ASEAN. Kami percaya bahwa pemerintah ASEAN harus mengadopsi hak asasi manusia yang lebih holistik, adil, dan yang sama pendekatan pembangunan.
Executiv Committee AYAFAC Muhammad Zaid mengatakan, terpilihnya Addin merupakan bagian dari hasil musyawarah 75 Pemuda dan Mahasiswa dari 9 Negara ASEAN dan 5 negara sahabat RI, yang juga melahirkan deklarasi Ancol.
“Para delegasi pemuda dan mahasiswa dari 14 negara mendaulat Addin untuk menjadi coordinator Asean Youth Assembly hingga setahun ke depan. Pertemuan ini juga akan rutin dilakukan. Rencananya, tahun depan Ayafac kembali digelar antara bulan Juli atau Agustus 2014,” ujarnya, Jumat (30/8).
Dalam agenda AYAFAC yang digelar selama empat hari tersebut dibahas sejumlah isu strategis terkait pilar ASEAN yakni pilar Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Sosial-Budaya, tantangan dan solusi yang mungkin dijalankan, serta peran kaum muda dalam Masyarakat ASEAN.
“Agenda ini kami gelar, setelah kami menyaksikan perlakuan tidak manusiawi di sekitar kita yang melintasi semua pilar ASEAN. Kami percaya bahwa pemerintah ASEAN harus mengadopsi hak asasi manusia yang lebih holistik, adil, dan yang sama pendekatan pembangunan.
ASEAN harus memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang tidak akan semakin memperburuk masalah lingkungan di wilayah tersebut. Bahkan, ASEAN harus mengambil langkah cepat untuk menemukan solusi yang sesuai dengan masalah yang diangkat,” paparnya.
AYAFAC juga mendorong pemberantasan korupsi, pembenahan regulasi ketenagakerjaan hingga pembelaan Negara terhadap para petani dan rakyat miskin. “Mayoritas petani dan penduduk desa miskin di Asia Tenggara sangat minim dalam kepemilikan pengelolaan lahan pertanian. Meskipun dimungkinkan untuk memiliki lahan, pemerintah belum mengakui dan membatasi kepemilikan lahan bagi para petani,” ujarnya.
Organisasi itu juga menyoroti kuno yang diadopsi sejumlah Negara di ASEAN, menurutnya tak lebih dari semacam kolonisasi dan pemerintah selama ini dinilai masih tidak mendukung keuangan, dokumental dan hukum untuk petani. “Kami menyerukan pelaksanaan reformasi luas tanah dan masuknya petani mengingat bahwa monopoli dan eksploitasi masih terjadi di sektor pertanian,” tegasnya.
Addin Jauharuddin mengatakan, 25 rekomendasi AYAFAC akan diserahkan kepada Sekjend ASEAN, Pemerintah RI dan perwakilan Pemerintah Negara-Negara ASEAN di Indonesia.
AYAFAC juga mendorong pemberantasan korupsi, pembenahan regulasi ketenagakerjaan hingga pembelaan Negara terhadap para petani dan rakyat miskin. “Mayoritas petani dan penduduk desa miskin di Asia Tenggara sangat minim dalam kepemilikan pengelolaan lahan pertanian. Meskipun dimungkinkan untuk memiliki lahan, pemerintah belum mengakui dan membatasi kepemilikan lahan bagi para petani,” ujarnya.
Organisasi itu juga menyoroti kuno yang diadopsi sejumlah Negara di ASEAN, menurutnya tak lebih dari semacam kolonisasi dan pemerintah selama ini dinilai masih tidak mendukung keuangan, dokumental dan hukum untuk petani. “Kami menyerukan pelaksanaan reformasi luas tanah dan masuknya petani mengingat bahwa monopoli dan eksploitasi masih terjadi di sektor pertanian,” tegasnya.
Addin Jauharuddin mengatakan, 25 rekomendasi AYAFAC akan diserahkan kepada Sekjend ASEAN, Pemerintah RI dan perwakilan Pemerintah Negara-Negara ASEAN di Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar